Resolusi Gaza PBB Tuai Polemik: Hamas Menantang, Trump Disiapkan Pimpin Dewan Perdamaian
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
- visibility 109
- comment 0 komentar
Hamas menolak Resolusi Gaza yang dikeluarkan DK PBB (ilustrasi)
Warta90.com, Gaza – Hamas menyampaikan penolakan keras terhadap Resolusi 2803 mengenai Gaza yang disahkan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (17/11/2025). Menurut Hamas, isi resolusi itu tidak cukup memenuhi hak politik serta kebutuhan kemanusiaan rakyat Palestina, dan bahkan berpotensi semakin merugikan mereka.
Resolusi tersebut sebelumnya diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dan disetujui oleh 13 anggota DK PBB. Sementara Rusia dan China memilih abstain, langkah yang dianggap mencerminkan ketidakpuasan terhadap arah baru kebijakan AS di kawasan Timur Tengah.
Isi Resolusi: Pemerintahan Transisi & Pasukan Stabilisasi Internasional
Salah satu poin paling kontroversial dari Resolusi 2803 adalah rencana pembentukan pemerintahan transisi di Gaza serta dibentuknya Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Resolusi tersebut juga memerintahkan “demiliterisasi Jalur Gaza” dan pelucutan senjata dari “kelompok bersenjata non-negara”, yang secara langsung mengarah pada kelompok perlawanan seperti Hamas.
Hamas menilai langkah ini merupakan bentuk mekanisme perwalian internasional yang tidak adil karena tidak melibatkan pihak yang selama ini mengelola Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas mengecam rencana pengerahan pasukan internasional yang dinilai tidak netral.
“Mengerahkan pasukan internasional di Jalur Gaza dengan tugas melucuti kelompok perlawanan menjadikan pasukan itu bukan lagi pihak netral, melainkan bagian dari konflik yang menguntungkan penjajah Israel,” demikian pernyataan Hamas seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (18/11).
Isu Negara Palestina Masih Abu-Abu
Meski resolusi tersebut menyinggung kemungkinan pembentukan negara Palestina merdeka, tidak ada garis waktu atau langkah konkret yang dijelaskan. Hamas menilai ketidakjelasan ini sebagai bukti bahwa resolusi lebih fokus pada keamanan Israel ketimbang pemulihan hak-hak Palestina.
Trump Dikabarkan Akan Pimpin Dewan Perdamaian
Laporan lain menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan memimpin “Dewan Perdamaian”, yang akan bertindak sebagai pemerintahan transisi bagi Gaza.
Mandat tersebut berlaku hingga setidaknya 2027, menandai peran besar AS dalam mengatur masa depan wilayah itu.
Azerbaijan dan Indonesia Disebut Siap Kirim Pasukan
Meski resolusi ini tidak merinci negara mana yang akan mengirim pasukan perdamaian internasional, penasihat Presiden Trump menyebut Azerbaijan dan Indonesia telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi.
Pasukan stabilisasi ini nantinya akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk menjaga keamanan perbatasan Gaza. Mereka juga ditugaskan melatih pasukan kepolisian Palestina yang baru dibentuk untuk mendukung pemerintahan transisi.
Sumber: kompastv
- Penulis: Redaksi
- Editor: Denni Risman
Saat ini belum ada komentar