Prabowonomic : Jalan Baru Ekonomi Indonesia Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Warta90.com, Opini – Bayangkan perekonomian sebuah negara seperti sebuah kendaraan besar: mesinnya sudah menyala, jalanan cukup lebar, namun kecepatannya hanya 50 km/jam. Padahal dengan mesin yang lebih bertenaga, bahan bakar yang lebih bersih, dan pengemudi yang lebih terampil, kendaraan itu bisa melaju hingga 80–90 km/jam.

Inilah analogi situasi perekonomian  Indonesia saat ini: meskipun potensi besar (bonus demografi, sumber daya alam, posisi strategis), pertumbuhan ekonomi selama lebih dari satu dekade terjebak di kisaran ~5 % per tahun. Angka pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun tidak cukup kuat untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap).  

Seolah tak gentar menghadapi kondisi perekonomian yang stagnan dan berada ditengah jebakan kelas menengah tersebut, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pertahun hingga 2030–sebuah “lompatan kecapatan” yang membutuhkan transformasi besar besaran di berbagai bidang.

Pertanyaannya adalah, mampukah pemerintahan Presiden Prabowo  mencapai target tersebut, sehingga Indonesia keluar dari jebakan middle income trap?  

Untuk membaca strategi dan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar target tersebut, saya akan mecoba melakukan analisis dengan meminjam kerangka pemikiran  ekonomdan filsuf politik besar dari Austria, Friedrich August von Hayek  dalam bukunya  The Road to Serfdom (1944).

Buku ini tak hanya menjadi salah satu bacaan favorit Presiden Prabowo Subianto tapi juga bacaann wajib yang telah mempengaruhi tokoh-tokoh dunia seperti Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Presiden AS Ronald Reagan.

Strategi dan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subiato, mulai nampak jelas setelah Presiden Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Kebijakan fiskal yang sebelumnya identik dengan kehati-hatian dan pengetatan pajak, kini bergeser menuju agenda pembangunan yang lebih agresif.

Pendekatan Baru Purbaya

Dalam pengelolaan fiskal, Purbaya menawarkan pendekatan baru: mempercepat perputaran uang negara dan menutup berbagai kebocoran anggaran. Purbaya tidak hanya ditugaskan untuk menjaga kas tapi juga harus menjadi penggerak pembangunan. Dalam logika pembangunan, rem saja tidak cukup, gas perlu diinjak.

Aksi injak gas yang menjadi amanah Presiden Prabowo,dilaksanakan Purbaya dengan melakukan pendekatan baru dalam pengelolaan fiskal agar mampu menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Tak lama setelah dilantik, Purbaya langsung membuat gebrakan menyuntikkan likuiditas Rp.200 Trilyun dari kas pemerintah, sebagai ‘darah segar’ bagi perekonomian-khususnya untuk menopang UMKM dan sektor informal.

Kedua, melakukan gerakan “bersih-bersih” dengan menarik kembali dana anggaran dari Kementerian dan Lembaga yang tidak terserap,karena K/L tersebut tidak mampu membelanjakan dana anggaran sesuai rencana. (baca : Gebrakan Purbaya dan Arah Baru Pengelolaan Fiskal).

Ketiga, gerakan “bersih bersih’ untuk menggali sumber daya ekonomi yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya,- salah satunya adalah ekonomi bawah tanah (underground economy).

Ekonomi Bawah Tanah: “Harta Karun” yang Mulai Digali

Selama bertahun-tahun, Indonesia memiliki kebocoran ekonomi yang nilainya fantastis. Berbagai kajian menyebut nilai potensi dari: penyelundupan ekspor-impor, under-invoicing, transaksi ilegal, korupsi dan pencucian uang, narkoba, perjudian online dan berbagai kehajatan ekonomi lainnya, mencapai Rp1.000 triliun per tahun. Nilai itu hampir setara dengan 1/3 APBN Indonesia.

Jika diibaratkan rumah tangga, ini seperti keluarga yang punya penghasilan stabil, tetapi 30% uangnya selalu hilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa keras bekerja, mereka akan tetap sulit naik kelas.

Inilah yang mulai ditangani Presiden Prabowo dengan menugaskan Menkeu Purbaya sebagai komandannya. Pendekatannya bukan menambah pajak, melainkan mengeringkan kolam kebocoran sehingga uang negara yang selama ini hilang ‘menguap’ entah kemana, bisa kembali masuk sebagai pendapatan yang sah.

Relevansi Kebijakan Prabowo dengan Pemikiran Hayek

Meskipun strategi pemerintah menggunakan pendekatan penegakan hukum, ide intinya justru dekat dengan pesan utama Friedrich A. Hayek dalam The Road to Serfdom (1944).

Hayek memperingatkan bahwa ekonomi hanya bisa berkembang jika :

1.Hukum ditegakkan secara tegas dan konsisten,

2. Pasar diberi ruang untuk bekerja sehat,

3. Negara mendorong kompetisi, bukan mengendalikan semuanya,

4. Korupsi dan distorsi diberantas,

5. Kepastian hukum menjadi pondasi investasi.

Kebijakan “bersih-bersih”  yang mulai dilaksanakan pemerintah saat ini jelas sejalan dengan prinsip itu. Bukan memperluas kontrol negara ke sektor produktif, tetapi justru untuk  menyingkirkan distorsi, mengurangi ekonomi gelap, menciptakan kompetisi yang adil, membuka ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh lebih efisien.

Di titik ini, kebijakan pemerintah berada dalam irisan yang selaras dengan pemikiran Hayek: negara tidak boleh mematikan pasar, tetapi negara juga tidak boleh membiarkan kejahatan merusaknya.

Prasyarat Mencapai Pertumbuhan 8%

Agar target pertumbuhan ekonomi 8% tercapai dalam rentang 2025–2030, ada beberapa faktor kunci yang sekaligus menjadi prasyarat untuk mencapai target tersebut. Ibarat mobil, bukan hanya mesin yang harus besar — bensin, oli, jalan raya, dan sopir semuanya harus mendukung.

1. Lompatan Investasi

Pertumbuhan 8% hanya mungkin jika belanja modal—baik swasta maupun pemerintah—melonjak kuat. Indonesia perlu mendorong: investasi manufaktur berteknologi, hilirisasi mineral dan energi, pabrik baterai dan kendaraan listrik, sektor pangan dan pertanian modern, digital dan kecerdasan buatan. Dengan kepastian hukum yang membaik, Indonesia dapat menjadi lokomotif ekonomi baru di Asia Tenggara.

2. Reformasi SDM dan Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia saat ini masih berada di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dua langkah krusial yang harus segera dilaksanakan: vocational training berbasis industri,digitalisasi UMKM dan sektor informal.  Peningkatan produktivitas hanya 3–4% per tahun sudah cukup untuk menopang target pertumbuhan 8%.

3. Reformasi Fiskal dan Belanja Negara yang Lebih Efektif

APBN harus bergeser dari belanja rutin ke: infrastruktur strategis, teknologi dan digitalisasi, riset, penguatan pertahanan ekonomi (cyber, pangan, energi). Penambahan pendapatan dari penyitaan aset ilegal memberi ruang fiskal baru tanpa menambah beban pajak rakyat.

4. Meningkatkan Ekspor dan Memperkuat Industri Pengganti Impor

Sektor yang paling cepat mendorong PDB adalah: mineral hilir (EV battery, smelter), kimia dasar dan petrokimia, agroindustri, elektronik dan komponen otomotif. Indonesia harus mentransformasi diri dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir barang jadi bernilai tinggi.

5. Digitalisasi Ekonomi dan Efisiensi Besar-besaran

Digitalisasi bukan sekadar startup dan aplikasi, tetapi juga: digitalisasi logistik, sistem perpajakan cerdas, smart port, e-procurement, perbankan digital. Setiap efisiensi 1% di sektor logistik berpotensi  mendongkrak PDB ±0,5%.

Apakah Target 8% Realistis?

Terlalu dini rasanya kalau kita menyimpulkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu realistis atau hanya mimpi. Kelima prasyarat yang dijelaskan di atas, kini sedang diupayakan lewat realisasi program program prioritas Presiden Prabowo, yang masih dalam tahap awal. Diantaranya realisasi program ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis (MBG) untuk generasi unggul, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global,  Koperasi Desa Merah Putih untuk penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan investasi danperdagangan global dan berbagai agenda prioritas lainnya.

Namun secara teoritik mengacu teori Hayek tersebut, target tersebut realistik tapi tidak mudah. Indonesia pernah tumbuh 7–8% pada awal 1990-an. Vietnam mencapai 7% dalam satu dekade terakhir. Tiongkok tumbuh 10% selama 30 tahun.

Artinya, bukan mustahil. Namun ada syarat mutlak: disiplin kebijakan, implementasi yang konsisten, keberlanjutan politik, manajemen risiko global dan domestik. Jika kebijakan menutup kebocoran Rp1.000 triliun berhasil, itu setara menambah 3–4% PDB secara langsung— dorongan awal menuju target pertumbuhan 8%.

Kebijakan Presiden Prabowo yang menargetkan pendapatan tambahan dari ekonomi gelap bisa memberi ruang fiskal besar bagi pembangunan. Namun, Hayek mengingatkan, pendapatan ekstra bukan solusi jangka panjang. Fokus seharusnya beralih ke peningkatan produktivitas, inovasi teknologi, dan kualitas manusia.

Negara sebaiknya mendorong sektor swasta dan UMKM dengan insentif pasar, bukan menggantikan perannya. Dengan kata lain, pendapatan Rp1.000 triliun dari ekonomi bawah tanah hanya menjadi “bahan bakar sementara”, bukan mesin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penutup: Mesin Besar Ekonomi Indonesia Sedang Dipanaskan

Saat ini, perekonomian Indonesia berada pada momentum yang jarang terjadi. Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia menjadikan ekonomi bawah tanah sebagai prioritas reformasi. Jika berhasil, Indonesia bukan hanya menambal kebocoran, tapi membuka jalan bagi ekonomi yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih produktif.

Dengan kombinasi: penegakan hukum yang kuat, pembukaan ruang investasi besar, reformasi SDM dan produktivitas, penguatan industri bernilai tinggi, serta digitalisasi di seluruh lini, Indonesia berpeluang keluar dari middle income trap dan menuju status negara maju lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Kombinasi yang menjadi ciri khas kebijakan Presiden Prabowo membawa Indonesia untuk lolos dari middle income trap inilah yang cocok diberi nama Prabowonomic.

Dengan Prabowonomic yang membumi, pertumbuhan ekonomi 8% dalam kurun waktu 2025-2030 rasanya bukan sekadar angka — tetapi simbol bahwa Indonesia siap melompat ke babak baru sejarah ekonominya. Semoga! (***)