Perang Meruntuhkan Benteng Serakahnomic

Warta90.com, Batam – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya perbedaan mencolok dalam data ekspor Indonesia. Temuan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden.

Dalam rapat itu, Prabowo menunjukkan contoh ketidaksesuaian laporan ekspor yang ia peroleh dari sumber internasional. Presiden bahkan menyebut harus membeli data dari luar negeri karena menilai data resmi dalam negeri belum memberikan gambaran yang akurat.  Kesaksian ini diungkap Mahfud MD secara detail di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

Bahkan Prabowo juga dikabarkan memberikan teguran keras kepada pimpinan Polri dan TNI. Ia menegaskan bahwa aparat negara harus berdiri di pihak rakyat dan memastikan kekayaan nasional tidak dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Alasaannya, kekayaan alam Indonesia sedang diserap dan diambil oleh pebisnis-pebisnis yang tidak memikul tanggung jawab.

Beli Data Ekspor

Berdasar pernyataan Mahfud MD tersebut, pertanyaan awal yang paling penting untuk dijawab adalah : Mengapa Presiden Prabowo Subianto harus membeli data ekspor dari luar negeri? Apa relevansi pernyataan Presiden Prabowo dengan kegusaran situasi perekonomian Indonesia yang menurutnya dikuasi para pelaku ekonomi berwatak serakahnomic?

Apakah aksi beli data internasional ini, bisa menjadi isyarat bahwa Presiden Prabowo mulai menabuh genderang perang melawan mafia serakahnomic, yang selama lebih satu dekade, menjadi parasit ganas yang menggerogoti perekonomian Indonesia? Yuk kita analisis sambil ngupi!

Bila dilihat sekilas, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membeli data ekspor–impor dari luar negeri mungkin terdengar aneh. Mengapa negara sebesar Indonesia, yang memiliki puluhan kementerian dan lembaga dengan anggaran teknologi informasi ratusan triliun, harus membeli catatan transaksi ekspor-impor yang seharusnya sudah ada di dalam negeri?

Namun jika ditelaah lebih dalam, langkah itu justru membuka kenyataan pahit: data kita tidak pernah menjadi sistem nasional, melainkan sekumpulan potongan kecil yang dijaga masing-masing lembaga seperti wilayah feodal. Apa yang seharusnya menjadi “peta utuh” ekonomi justru lahir sebagai kain tambal sulam yang compang-camping. Dan di ruang-ruang gelap antara satu sobekan dan sobekan lainnya, ada pihak-pihak yang selama puluhan tahun hidup dari ketidakjelasan itu.

Data yang Tidak Pernah Utuh

Koordinasi data ekspor–impor Indonesia bisa diibaratkan seperti menonton pertandingan sepak bola lewat kamera CCTV: gambarnya patah-patah, tidak sinkron, dan beberapa detik rekaman bahkan hilang. Kementerian A punya datanya sendiri, lembaga B menyimpan versinya, sementara BUMN C hanya mengelola sebagiannya. Tidak ada satu pangkalan data nasional yang memadukan semuanya.

Ketika Presiden meminta angka yang lengkap, sistem birokrasi kita tiba-tiba seperti kehilangan suara. Sebagian data tidak cocok, sebagian hilang, sebagian lain tidak pernah dicatat dengan benar. Dan pada titik itulah Presiden mengambil langkah paling tidak lazim—tapi paling logis: membeli data dari negara lain sebagai pembanding.

Ketika Data Luar Negeri Menjadi Cermin

Langkah ini ibarat menaruh cermin besar di tengah ruangan. Jika negara tujuan ekspor mencatat 100 kontainer berangkat, tetapi Indonesia hanya mencatat 65 kontainer sampai, maka yang hilang bukan file komputer—tapi kontainernya. Perbedaan angka ini membuka pintu menuju praktik lama yang sulit diberantas: undervaluation, penyelundupan, manipulasi bea masuk, hingga pencatatan ganda.

Tidak heran ketika data itu dibuka, Mahfud MD spontan berkata: “Ketahuan siapa yang puluhan tahun makan uang negara.”

Inilah momen ketika lampu dinyalakan dimruang gelap, seketika kecoak-kecoak nampak berhamburan. Perbedaan data internasional dengan data nasional menjadi bukti keras tentang keberadaan undercover economy—aktivitas ekonomi yang berjalan di bawah radar negara dan tidak pernah menyumbang ke kas negara.

Serakahnomic dan Undercover Economy

Presiden Prabowo sebelumnya mengenalkan istilah “serakahnomic”, sebuah sindiran terhadap perilaku ekonomi segelintir elite yang tamak, monopolistik, dan merusak ekosistem nasional. Data ekspor–impor yang tidak transparan adalah salah satu pentas utama dari serakahnomic versi Indonesia. Ruang gelap dalam statistik perdagangan adalah tempat yang subur bagi oknum untuk menyedot rente, mengatur nilai barang, dan memainkan volume secara diam-diam.

Dengan kata lain, serakahnomic hidup dan tumbuh di area yang gelap—dan kegelapan itu dibiarkan karena data tidak pernah disatukan.

Membeli data luar negeri menjadi upaya mematikan lampu itu. Ini bukan hanya langkah teknis, tetapi langkah politik yang menantang kepentingan lama. Presiden tidak sedang membeli data; ia sedang membeli cahaya, dan cahaya itu kini mulai menunjukkan apa saja yang selama puluhan tahun disembunyikan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Presiden Prabowo

Melihat akar masalah yang terhampar jelas, berikut tiga kebijakan strategis yang layak dipertimbangkan Presiden untuk menutup ruang undercover economy Indonesia:

1. Bangun Sistem Data Nasional yang Terintegrasi dan Wajib Terhubung

Bukan dashboard, bukan aplikasi baru, bukan proyek kosmetik TI.

Indonesia membutuhkan National Data Spine—tulang punggung data yang:

• mewajibkan semua kementerian dan lembaga terhubung,
• memuat standar pencatatan tunggal,
• dan mengirim data secara real-time.

Tanpa integrasi, ruang gelap undercover economy akan tetap ada.

2. Gunakan “Mirror Statistics” sebagai Instrumen Pengawasan Permanen

Data pembanding dari negara tujuan ekspor–impor harus menjadi instrumen tetap, bukan ad-hoc.

Setiap selisih data yang signifikan harus otomatis memicu:

•  audit,
•  investigasi,
•  dan penindakan.

Langkah ini sudah digunakan banyak negara untuk memerangi penyelundupan.

3. Bersihkan Rantai Logistik Nasional dari Aktor Serakahnomic

Ruang gelap di pelabuhan—dari bea cukai, karantina, hingga operator kontainer—harus menjadi fokus reformasi. Pengawasan digital, integrasi sistem, dan rotasi jabatan berkala diperlukan agar praktik lama tidak kembali berakar.

Genderang Perang Serakahnomic

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membeli data dari luar negeri adalah pukulan genderang perang terhadap  benteng serakahnomic yang sudah mengakar puluhan tahun. Langkah ini ibarat menarik tirai yang menutupi wajah asli perdagangan nasional kita. Cahaya mungkin menyilaukan bagi sebagian orang, tapi tanpa cahaya, Indonesia tidak akan pernah melihat besarnya harta karun yang selama ini diam-diam hilang.

Jika langkah ini dilanjutkan dengan reformasi tata kelola data dan pembersihan logistik nasional, Indonesia akhirnya punya peluang untuk mematahkan lingkaran rente yang menggerogoti ekonomi Indonesia selama berdekade-dekade.

Akhirnya, genderang perang sudah ditabuh. Cahaya sudah dinyalakan. Tantangannya sekarang adalah: jangan biarkan cahaya itu padam lagi.