40 Ton Beras Ilegal Dicegat di Batam, Mentan: “Ini soal Harga Diri Petani”

Warta90.com,Batam – Pemerintah kembali menunjukkan sikap tegas terhadap masuknya pangan ilegal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap upaya penyelundupan beras dan sejumlah komoditas lainnya berhasil digagalkan sebelum kapal sempat bersandar di Batam, Kepulauan Riau.

Langkah ini, kata Amran, merupakan komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan dan melindungi jutaan petani.

Amran menjelaskan, setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, kini aparat gabungan kembali mengamankan 40,4 ton beras yang dibawa sebuah kapal menuju Pelabuhan Tanjung Sengkuang. Aksi penindakan berlangsung cepat pada Senin (24/11) malam, bahkan sebelum kapal benar-benar merapat.

Selain beras, aparat juga menyita komoditas ilegal lain, seperti 4,5 ton gula, lebih dari 2 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, ratusan liter susu, parfum, hingga produk makanan impor. Seluruh temuan kini dalam status disegel sambil menunggu proses hukum. Lima awak kapal juga sedang dimintai keterangan.

Lapor Pak Amran

Keberhasilan penindakan tersebut bermula dari laporan yang masuk melalui kanal “Lapor Pak Amran”. Mendapat informasi itu, Amran langsung menghubungi Pangdam, Kapolda, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, hingga Dandim setempat untuk memastikan respons cepat di lapangan.

Menurut Amran, persoalan ini bukan semata soal volume 40 ton beras ilegal. Yang lebih berbahaya adalah dampak psikologisnya bagi 115 juta petani padi. Di tengah motivasi petani yang sedang tinggi—berkat 19 deregulasi dari Presiden Prabowo yang meliputi penurunan harga pupuk, peningkatan kuota subsidi, bantuan alsintan, sampai dukungan permodalan—masuknya beras ilegal bisa menghancurkan kepercayaan dan semangat mereka.

Amran memastikan stok beras nasional saat ini berada pada level aman. Data BPS menunjukkan produksi mencapai 34,7 juta ton, sementara cadangan Bulog mencapai 3,8 juta ton—angka tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, ia menilai impor ilegal bukan hanya tidak diperlukan, tapi juga mengancam stabilitas harga serta kesejahteraan petani.

Ia menegaskan, bila petani mengetahui beras impor tetap masuk saat mereka sedang menanam, bukan hanya harga yang terguncang, tetapi juga mental mereka. Pemerintah, sambungnya, harus hadir dan bersikap tegas.

Apresiasi untuk Aparat

Amran juga mengapresiasi kerja cepat aparat TNI, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. Pemerintah berjanji mengusut tuntas kasus ini, termasuk melacak aktor dan jalur penyelundupannya.

Ia kembali mengingatkan bahwa Indonesia menargetkan tidak lagi mengimpor beras pada 2025 dan tengah berupaya mencapai swasembada tahun ini. Karena itu, penyelundupan pangan dianggap sebagai ancaman terhadap martabat bangsa dan nasib petani.

Walau Batam berstatus free trade zone, Amran menegaskan bahwa kawasan ini tetap harus menghormati kebijakan pangan nasional. Beras adalah komoditas strategis yang menyangkut stabilitas produksi dalam negeri, sehingga tidak boleh keluar masuk begitu saja tanpa pengawasan.

Di akhir pernyataannya, Amran mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan setiap pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390. Menurutnya, menjaga kedaulatan pangan adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah.