Pelaku UMKM Keluhkan Akses KUR, Menteri Ara Janji Perbaikan Layanan
- account_circle Subari
- calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
- visibility 62
- comment 0 komentar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam kunjungan kerjanya di Bekasi (foto ; antara)
Warta90.com,Bekasi – Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan lambannya pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sulitnya persyaratan administrasi. Keluhan tersebut mereka sampaikan langsung kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam kunjungan kerjanya di Bekasi, Jumat (21/11/2025).
Menteri PKP melakukan Sosialisasi KUR Perumahan dan KPR FLPP yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti.
Meski pemerintah menetapkan bahwa pinjaman KUR di bawah Rp100 juta tidak membutuhkan jaminan, para pelaku UMKM mengaku praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak di antara mereka tetap menghadapi proses yang berbelit, bahkan terkendala syarat jaminan.
Devi (46), produsen bumbu rendang yang telah berusaha selama satu dekade, mengungkapkan kesulitannya mengakses pembiayaan tersebut. Ia menilai proses pengajuan terlalu rumit, padahal modal sangat dibutuhkan untuk mengembangkan produksi.
“Sulit sekali karena persyaratan ribet, aksesnya juga tidak mudah. Masih diminta jaminan. Kami berharap prosedurnya bisa lebih dipermudah,” ujarnya.
Devi mengaku belum pernah mengajukan pinjaman ke bank dan selama ini hanya mengandalkan tabungan pribadi. Ia berharap dapat memperoleh KUR hingga Rp500 juta, atau minimal Rp100 juta, asalkan prosesnya bisa lebih sederhana.
Keluhan Pelaku UMKM
Keluhan serupa disampaikan Rini (37), pelaku usaha katering. Ia terhalang mengakses KUR karena catatan merah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akibat kehilangan kendaraan yang membuatnya terkena BI-checking. Kondisi ini mendorongnya meminjam dana dari rentenir.
“Saya sudah jelaskan, tapi tetap tidak bisa lolos. Akhirnya terpaksa pakai rentenir. Padahal KUR seharusnya jadi solusi,” tutur Rini.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Maruarar Sirait menilai hambatan itu muncul akibat lambannya respons birokrasi. Ia menegaskan bahwa bantuan pembiayaan harus diproses secara profesional karena berperan penting dalam mendorong ekonomi masyarakat.
“Seharusnya pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terlambat seperti ini,” tegasnya, sembari menegur sejumlah jajarannya dalam kegiatan tersebut.
Ara menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 triliun untuk program KUR Perumahan, yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk pembangunan, pembelian, maupun renovasi rumah yang mendukung aktivitas usaha. Ia memastikan program itu akan berlanjut pada tahun depan.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Gubernur Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Wakil Bupati Asep Surya Atmaja, serta para pelaku UMKM, komunitas ojek daring, dan perwakilan perbankan.
Wakil Bupati Asep menyambut baik program ini dan menilai KUR dapat mencegah masyarakat terjerat pinjaman ilegal, judi online, maupun praktik rentenir.
“Dengan adanya kredit sampai 100 juta rupiah, masyarakat tidak perlu lagi pusing. Kabupaten Bekasi tentu mendukung penuh program ini,” ujarnya seperti dikutip Antara.
- Penulis: Subari
- Editor: Subari
Saat ini belum ada komentar